HADE :), AMAN :|, DA'I :( Sekedar Catatan Pilkada

Tanggal tiga belas april (13/04) kemarin warga Jawa Barat serentak 'mencurahkan' isi hatinya lewat secarik kertas bergambar pasfoto enam orang calon Gubernur dan wakilnya. Benar, hari Ahad kemarin adalah hari Pesta Demokrasi di Jawa Barat atau yang lebih populer disebut Pilkada Jabar. Pada kesempatan Pilkada kali ini, saya mendapat amanah untuk menjadi Pemantau/Relawan dari JPPR dan memantau untuk desa Cibuntu, kecamatan Ciampea.

Dalam pemilihan di Desa ini banyak TPS memunculkan pasangan nomer 3 sebagai pemenang. Beberapa memunculkan nomer 2 sebagai pemenang dan hanya beberapa yang memunculkan nomer 1 sebagai pemenang. Di kecamatan Ciampea sendiri sampai saat ini, perolehan suara HADE masih memimpin. Apakah ini memang saatnya kaum muda yang memimpin, atau hanya karena figur populer Dede Yusuf? Ah, kita tidak sedang membahas itu. Tulisan ini bukan bermaksud menganalisa dari segi politik, tetapi hanya sebatas 'laporan' populer pelaksanaan pilkada Jawa Barat.

Dari data yang didapat beberapa relawan JPPR yang lain, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih kurang. Bahkan ada TPS yang tingkat partisipasinya di bawah 50%, artinya tidak sampai separuh dari pemilih terdaftar yang menggunakan hal pilihnya. Angka ini bisa menjadi evaluasi kita bersama untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Sebaliknya, yang agak menggembirakan, tingkat partisipasi pemilih perempuan di Pilkada ini sepertinya lebih baik daripada pemilih laki-laki. Bahkan, hal yang mengejutkan saya, dari data yang dihimpun dari berita acara pemungutan suara, di salah satu TPS kecamatan Ciampea (saya lupa nama desanya) tingkat partisipasi pemilih perempuang bisa dikatakan sangat baik, hanya satu (1) orang perempuan yang tidak menggunakan hak pilihnya dari seratusan pemilih perempuan terdaftar. Bukankah hal ini bisa membuat kita tersenyum.

Selama pelaksanaan pelaksanaan pemungutan suara, secara umum dapat dikatakan berjalan lancar. Intimidasi terhadap pemilih boleh dikatakan tidak ada. Keributan juga dilaporkan nihil. Keberatan dari saksi juga sepertinya tidak ada (berdasar berita acara di TPS, belum termasuk di PPK). Jangan sampai terjadi intimidasi terhadap pemilih, saksi, KPPS, ataupun pihak-pihak terkait lainnya. Kepala desa, petugas PPS, petugas KPPS, saksi, hingga masyarakat menyambut dengan tangan terbuka terhadap kehadiran pemantau independen semacam JPPR ini. Mereka bahkan mendukung kehadiran pemantau. Sambutan yang ramah inipun menjadikan pemantau menjadi lebih nyaman menjalankan tugasnya. Hal lain yang tidak kalah positifnya adalah semangat untuk menjalankan pemungutan suara di atas lapangan yang semi becek karena sore hari sebelumnya sempat hujan. Beberapa poin positif ini harus tetap dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan.

Selain hal positif, dalam pelaksanaan pemungutan suara masih menyisakan beberapa catatan yang harus menjadi perhatian kita bersama. Mulai dari KPPS. Di TPS yang saya pantau, petugas KPPS malah bertanya kepada pemantau beberapa hal yang seharusnya petugas KPPS sudah mengerti. Misalnya, ketua KPPS bertanya tentang fungsi lembar surat keterangan pendamping bagi pemilih yang butuh pendamping. Dari wajah dan nada suaranya, terlihat dan terdengar bahwa petugas kurang memahami prosedur pelaksanaan pemungutan suara. Ada lagi hal lain, yakni ketika ada seorang pemilih yang membawa dua kartu pemilih dan undangannya dengan maksud untuk dia sendiri memilih dan satu lagi mewakilkan saudaranya untuk memilih. Pewakilan tersebut dilakukan dengan alasan sakit dan tidak bisa ke TPS. Menanggapi kejadian tersebut, petugas KPPS malah bertanya kepada saksi (dalam hal ini pemantau, karena di saat-saat awal petugas KPPS menyebut pemantau sebagai saksi) apakah diperbolehkan. Secara 'kasat mata' hal tersebut sangat tidak sesuai dengan konsep bebas dan rahasia, dimana setiap pemilih mendapatkan kebebasan untuk memilih calonnya dan disampaikan dengan rahasia. Seharusnya konsep seperti ini sudah ngelontok di kepala para petugas KPPS. Sebuah catatan yang mungkin dapat dijadikan masukan dalam pembentukan petugas KPPS di masa akan datang.

Demikianlah sedikit 'laporan' populer jalannya Pilkada Jawa Barat. Semoga dapat menjadi catatan dalam buku kita. Hal yang baik, mari kita tingkatkan, sedangkan yang masih kurang mari kita perbaiki. Semoga kesadaran politik masyarakat semakin meningkat.